PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 146/PMK.05/2011 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/PMK.05/2010 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
SUMATERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang :
a. bahwa agar pengelolaan Rekening Penerimaan Dana Bantuan
Bencana Alam Sumatera dapat dilaksanakan sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka
Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera;
b. bahwa kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera yang
dibiayai dengan Hibah Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera
diperkirakan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana
Alam di Sumatera;
c. bahwa agar kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera
dapat terselesaikan, dipandang perlu menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana alam di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka
Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010 tentang
Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di
Sumatera;
Mengingat :
1. Keputusan
Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2010 tentang
Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di
Sumatera;
Memperhatikan :
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 7 Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DANA BANTUAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI SUMATERA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan dalam Rangka
Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan
Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Hibah dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan
penanggulangan bencana alam di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.
(2) Kepala BNPB sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan
sebagai PA Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) BNPB mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Satuan Kerja berkenaan untuk menampung dana dan pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana alam di Sumatera.
(4) Berdasarkan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat memindahbukukan dana dalam Rekening
Penerimaan Bantuan Bencana ke Rekening KUN.
(5) Kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011.
2. Ketentuan
Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Dalam hal kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera
belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5), penyelesaian kegiatan dimaksud dapat dilanjutkan pada Tahun
Anggaran 2012.
(2) Dalam hal masih terdapat sisa dana dalam DIPA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang tidak direalisasikan sampai dengan akhir
Tahun Anggaran 2011, dana dimaksud merupakan komitmen pemerintah yang harus
dialokasikan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk kegiatan penanggulangan
bencana.
(3) Pendanaan bagi penyelesaian kegiatan lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambahkan
satu ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Batas waktu pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana alam
di Sumatera sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
(2) Apabila sampai dengan batas waktu pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masih terdapat saldo dalam DIPA dan saldo dalam Rekening
Penerimaan Bantuan Bencana, maka saldo tersebut dapat digunakan untuk
pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana lain.
(3) Saldo dalam DIPA dan saldo dalam Rekening Penerimaan Bantuan
Bencana yang dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak termasuk saldo yang
dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam di Provinsi Aceh.
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 September 2011
MENTERI KEUANGAN,
ttd
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 553
2 komentar:
PURE MULTIPLAYER HDMI - Used ford Fusion Titanium
MULTIPLAYER HDMI titanium white - Used titanium iv chloride ford Fusion Titanium - 1.25 oz. $29.99. $14.99. titanium exhaust A/V - 1/4 microtouch titanium ounce, 1.75 oz. black oxide vs titanium drill bits $14.99.
o795v6wxrgm674 Panty Vibrators,wolf dildo,wholesale sex toys,sex toys,fantasy toys,Clitoral Vibrators,finger vibrator,horse dildo,sex chair c273p9rgevv790
Posting Komentar